Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya operasional perusahaan. Mereka berfungsi sebagai pengawas utama yang memastikan bahwa kebijakan direksi dijalankan dengan benar dan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Gaji komisaris BUMN sering kali menjadi topik perbincangan karena besarnya kompensasi yang mereka terima. Artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai hal tersebut.
Gaji Komisaris Salah Satu Bank BUMN
Bank BNI memberikan gaji dan tunjangannya kepada Sembilan anggota dewan komisarisnya selama setahun yang mencapai total Rp 9,82 miliar pada tahun 2015. Berarti seseorang dewan komisaris BNI bisa mendapatkan Rp 1,09 miliar setahun atau Rp 90,92 juta perbulan. Kemudian bonus tantiem untuk komisaris mencapai Rp 90,70 miliar pada tahun 2023. Ini berarti 11 orang komisarisnya akan menerima tantiem sebesar Rp 8,24 miliar.
Gaji Komisaris BUMN: Tunjangan dan Fasilitas
Gaji komisaris BUMN tidak hanya sebatas gaji pokok. Mereka juga mendapatkan berbagai tunjangan yang meliputi tunjangan transportasi, kesehatan, dan lainnya. Fasilitas tambahan juga sering diberikan, seperti kendaraan dinas, asuransi, serta biaya operasional lainnya. Besaran tunjangan dan fasilitas ini bisa bervariasi tergantung pada jabatan dan besarnya tanggung jawab yang diemban oleh komisaris.
Tidak hanya itu, beberapa komisaris juga berhak mendapatkan bonus tahunan yang didasarkan pada kinerja perusahaan. Bonus ini bisa cukup signifikan, terutama jika perusahaan BUMN mencatatkan keuntungan yang besar. Faktor-faktor ini membuat total pendapatan komisaris BUMN jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya gaji pokoknya saja.
Kesimpulan
Gaji komisaris BUMN adalah topik yang selalu menarik perhatian, terutama karena perannya yang krusial dalam pengelolaan perusahaan milik negara. Gaji komisaris BUMN ditetapkan berdasarkan berbagai faktor, seperti skala perusahaan, performa, dan aturan dari pemerintah.
Selain gaji pokok, tunjangan dan bonus juga menjadi bagian dari total kompensasi yang diterima. Dengan pengawasan ketat dan transparansi yang diterapkan, diharapkan penetapan gaji komisaris BUMN tetap sesuai dengan nilai keadilan dan tanggung jawab yang mereka jalankan.